10 November, Seperti kita ketahui bersama merupakan hari pahlawan, maka tidak ada salahnya apabila pada bulan november ini semangat nasionalisme kita makin membara.

“Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawannya”. Sebenarnya ada sebuah pertanyaan yang melintas dalam ungkapan tersebut, yaitu apa sesungguhnya maksud dari ” Bangsa yang besar ” . Apakah bangsa yang besar itu bangsa yang jumlah penduduknya banyak??Apakah Bangsa tersebut memiliki wilayah yang besar atau luas??

Akan tetapi disini kemungkinan maksud ” Bangsa yang besar ” tersebut adalah sebagai ajakan buat kita untuk memandang pahlawan sebagai manusia biasa dengan segala kemanusiaannya.

Kebesaran sebuah bangsa dapat terwujut berkat usaha semua atau sebagian warga bangsa. Apabila warga indonesia ada 200jt jiwa, maka diharapkan 200jt jiwa ini turut serta mewujudkan kebesaran itu.

Menurut Stephen Covey dalam The 8th Habit: From Effectiveness to Greatness (2005), kebenaran seseorang merupakan puncak dari 7 kebiasaan efektif, yaitu bersikap proaktif, memulai dengan bervisi, membuat prioritas, berfikir menang-menang, mengerti dahulu baru dimengerti atau bersikap simpatik, bersinergi, relaksasi atau refleksi untuk pengembangan diri.

Seorang yang telah mampu menjadi pribadi yang efektif, efek efektifitas itu perlu terus menerus diplihara, dipertahankan dan dikembangkan. Dengan cara ini seseorang akan memperoleh kebesaran, kejayaan, kemegahan atau keagungannya.

Jika kebesaran sebuah bangsa merupakan kumpulan kebesaran pribadi para warganya, setiap warga bangsa ini wajib mengupayakan kebesaran pribadi masing masing. Dengan cara seperti itulah kita menghargai jasa para Pahlawan dan berusaha meneruskan perjuangannya.

Tahun 2009 ini, peringaatan Hari Pahlawan di warnai konflik para penegak hukum di KPK, Polri, dan kejaksaaan. Perseteruan tersebut tidak lain berawal atau berujung dari kasus korupsi. Kenyataan yang sangat menyedihkan, Bangsa ini tidak akan menjadi besar apabila didera korupsi terus menerus, Sebaliknya bangsa ini akan menjadi bangsa yang kerdil.

No related posts.

Anggoro Widjojo, nama yang baru baru ini hangat dibicarakan, yang mana merupakan target Komisi Pemberantasan Korupsi hingga saat ini belum dapat dutangkap, tersangka kasus pengadaan Sistem Komunikasi Radio Terpadu di Departemen Kehutanan. Padahal Direktur PT Masaro itu sudah dicari hingga ke Singapura.

“Tidak ketemu di Singapura,” kata juru bicara KPK, Johan Budi SP, di Gedung KPK, Jakarta, Selasa 4 Agustus 2009.

Johan menjelaskan, pencarian itu dilakukan oleh tim khusus. Komisi, lanjut Johan, juga sudah menyebar foto Anggoro ke kepolisian internasional.

Dalam kasus ini, KPK sudah menetapkan Anggoro sebagai tersangka. Anggoro ditetapkan sebagai tersangka sejak 19 Juni 2009. Anggoro diduga melanggar ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) atau Pasal 13 Undang-Undang  Undang-undang (UU) No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Keterlibatan Anggoro ini sebelumnya diketahui dalam persidangan kasus suap proyek Tanjung Api-api dengan terdakwa Yusuf Erwin Faishal. Dalam persidangan, Yusuf Erwin didakwa telah menerima uang Rp 125 juta dan US$ 220 ribu. Uang tersebut sebagai imbalan atas membantu persetujuan anggaran pada program revitalisasi gerakan nasional rehabilitasi hutan dan lahan.

Proyek SKRT ini bermula pada Januari 2007 saat Departemen Kehutanan mengajukan usulan rancangan program revitalisasi rehabilitasi hutan. Departemen yang dipimpin Malam Sambat Kaban itu mengajukan anggaran Rp 180 miliar. Padahal, proyek ini sudah dihentikan pada 2004 pada masa Menteri Kehutanan, M Prakoso.

Anggoro diduga telah mempengaruhi anggota Komisi Kehutanan DPR untuk melanjutkan proyek tersebut. Kemudian, Komisi Kehutanan yang dipimpin Yusuf Erwin Faishal mengeluarkan surat rekomendasi pada 12 Februari 2007. Surat rekomendasi itu juga ditandatangani oleh Hilman Indra dan Fachri Andi Leluasa.

Mengetahui adanya usulan itu, Yusuf Erwin meminta Muchtarrudin melakukan pertemuan dengan perwakilan PT Masaro Radiocom, Anggoro Wijoyo sebagai rekanan pengadaan alat komunikasi. Pertemuan itu, guna membicarakan fee yang akan diberikan PT Masaro kepada komisi kehutanan.

Dalam surat itu, disebutkan meminta Departemen Kehutanan meneruskan proyek SKRT. Disebutkan pula bahwa untuk pengadaan itu sebaiknya menggunakan alat yang disediakan PT Masaro.

16 Juni 2007 anggaran disetujui. Lembar pengesahan, ditandatangani juga oleh Menteri Kehutanan MS Kaban. Orang nomor satu di Departemen Kehutanan itu juga sudah diperiksa KPK.

Selain memberikan uang kepada Yusuf Erwin, Anggoro juga diduga telah membagikan uang kapada sejumlah anggota Komisi Kehutanan lainnya seperti Fahri Andi Leluasa senilai S$ 30 ribu, Azwar Chesputera S$ 30 ribu Hilman Indra S$ 140 ribu, Muctarrudin S$ 40 ribu dan Sujud Sirajuddin Rp 20 juta.

PT Masaro Radiokom adalah perusahaan yang menjadi rekanan Dephut dalam pengadaan SKRT. Kasus dugaan korupsi ini terungkap saat KPK menggeledah kantor Yusuf Erwin di Gedung PT Masaro pada Juli 2008, terkait kasus suap proyek Tanjung Api-api. Proyek senilai Rp 180 miliar ini diduga telah merugikan negara Rp 13 miliar.

Sumber : VivaNews

No related posts.