Anggoro Widjojo, nama yang baru baru ini hangat dibicarakan, yang mana merupakan target Komisi Pemberantasan Korupsi hingga saat ini belum dapat dutangkap, tersangka kasus pengadaan Sistem Komunikasi Radio Terpadu di Departemen Kehutanan. Padahal Direktur PT Masaro itu sudah dicari hingga ke Singapura.

“Tidak ketemu di Singapura,” kata juru bicara KPK, Johan Budi SP, di Gedung KPK, Jakarta, Selasa 4 Agustus 2009.

Johan menjelaskan, pencarian itu dilakukan oleh tim khusus. Komisi, lanjut Johan, juga sudah menyebar foto Anggoro ke kepolisian internasional.

Dalam kasus ini, KPK sudah menetapkan Anggoro sebagai tersangka. Anggoro ditetapkan sebagai tersangka sejak 19 Juni 2009. Anggoro diduga melanggar ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) atau Pasal 13 Undang-Undang  Undang-undang (UU) No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Keterlibatan Anggoro ini sebelumnya diketahui dalam persidangan kasus suap proyek Tanjung Api-api dengan terdakwa Yusuf Erwin Faishal. Dalam persidangan, Yusuf Erwin didakwa telah menerima uang Rp 125 juta dan US$ 220 ribu. Uang tersebut sebagai imbalan atas membantu persetujuan anggaran pada program revitalisasi gerakan nasional rehabilitasi hutan dan lahan.

Proyek SKRT ini bermula pada Januari 2007 saat Departemen Kehutanan mengajukan usulan rancangan program revitalisasi rehabilitasi hutan. Departemen yang dipimpin Malam Sambat Kaban itu mengajukan anggaran Rp 180 miliar. Padahal, proyek ini sudah dihentikan pada 2004 pada masa Menteri Kehutanan, M Prakoso.

Anggoro diduga telah mempengaruhi anggota Komisi Kehutanan DPR untuk melanjutkan proyek tersebut. Kemudian, Komisi Kehutanan yang dipimpin Yusuf Erwin Faishal mengeluarkan surat rekomendasi pada 12 Februari 2007. Surat rekomendasi itu juga ditandatangani oleh Hilman Indra dan Fachri Andi Leluasa.

Mengetahui adanya usulan itu, Yusuf Erwin meminta Muchtarrudin melakukan pertemuan dengan perwakilan PT Masaro Radiocom, Anggoro Wijoyo sebagai rekanan pengadaan alat komunikasi. Pertemuan itu, guna membicarakan fee yang akan diberikan PT Masaro kepada komisi kehutanan.

Dalam surat itu, disebutkan meminta Departemen Kehutanan meneruskan proyek SKRT. Disebutkan pula bahwa untuk pengadaan itu sebaiknya menggunakan alat yang disediakan PT Masaro.

16 Juni 2007 anggaran disetujui. Lembar pengesahan, ditandatangani juga oleh Menteri Kehutanan MS Kaban. Orang nomor satu di Departemen Kehutanan itu juga sudah diperiksa KPK.

Selain memberikan uang kepada Yusuf Erwin, Anggoro juga diduga telah membagikan uang kapada sejumlah anggota Komisi Kehutanan lainnya seperti Fahri Andi Leluasa senilai S$ 30 ribu, Azwar Chesputera S$ 30 ribu Hilman Indra S$ 140 ribu, Muctarrudin S$ 40 ribu dan Sujud Sirajuddin Rp 20 juta.

PT Masaro Radiokom adalah perusahaan yang menjadi rekanan Dephut dalam pengadaan SKRT. Kasus dugaan korupsi ini terungkap saat KPK menggeledah kantor Yusuf Erwin di Gedung PT Masaro pada Juli 2008, terkait kasus suap proyek Tanjung Api-api. Proyek senilai Rp 180 miliar ini diduga telah merugikan negara Rp 13 miliar.

Sumber : VivaNews

No related posts.

BIBIT Samad Riyanto pensiun sebagai polisi pada 2000 dengan pangkat inspektur jenderal (irjen). Dengan pangkat setinggi itu, mestinya dia bisa tinggal di perumahan elite. Tapi, tidak demikian Bibit. Pecinta kesenian keroncong ini ter­nyata hidup sederhana di perumahan biasa. Kediaman Bibit terletak di kampung Pedu­renan, belakang Perumahan Griya Kencana I, Ciledug, Tangerang. Berikut ulasan kisah Bibit (khususnya istrinya) dari hasil wawancara Wartawan Jawapos pada 17 Oktober 2009.

Dari jalan raya, kampung itu tidak memiliki pintu masuk sendiri. Untuk mencapainya, ha­rus nebeng pintu masuk perumahan, kemudian melewati jalan sempit yang hanya cukup dilalui satu mobil. Setelah itu, baru sampai di perkampungan pa­dat penduduk, tempat keluarga Bibit tinggal. Di depan rumah Bibit yang menghadap ke barat tersebut terdapat tanah kosong yang bia­sa dipakai warga untuk membakar sampah. Jadilah asap dan bau bakaran sampah familier dengan keluarga Bibit.

Di samping kanan rumahnya tersebut terdapat bekas kolam yang kini ditumbuhi rumput liar. Berimpitan de­ngan rumah itu, ada bangunan tak seberapa luas. Tempat tersebut dimanfaatkan untuk pe­nitipan gerobak PKL para tetangga yang ber­dagang makanan keliling.

Sebenarnya, rumah yang ditinggali Bibit se­jak 1992 tersebut cukup luas. Rumah itu ber­diri di atas lahan seluas 600 meter persegi. Ada halaman lumayan luas di depan rumah. Du­lu, halaman tersebut kerap dimanfaatkan para tetangga untuk berlatih musik keroncong.

Namun, seluruh bangunannya jauh dari kesan mewah. “Ya, gimana? Meskipun polisi, mam­pu belinya ya yang segini,” kata Sugihar­ti kepada Jawa Pos di kediaman tersebut Sabtu lalu (17/10). Tanah itu dibeli Bibit dari seorang anak buahnya seharga Rp 2 ribu per meter persegi pada 1989. Saat itu Bibit sudah menjadi perwira menengah.

Kendati terpencil, rumah tersebut cukup asri. Sejumlah tanaman dari jenis gelombang cinta dan jemani diletakkan di teras. Beberapa kursi tamu ditata memutari meja kecil. “Maaf, jangan duduk di situ. Kursinya jebol, belum diperbaiki,” ujar wanita 59 tahun itu kepada Jawa Pos sebelum duduk di salah satu kursi di teras.

Sugiharti amat tak percaya ketika suaminya dituding terlibat dalam kasus hukum penyalahgunaan kewenangan yang berbumbu pemerasan terhadap dua orang, yakni Direktur PT Masaro Radiokom Anggoro Widjojo dan Joko S. Tjandra. “Sama sekali saya tak percaya de­ngan tuduhan itu. Sejak dulu, hidup kami se­perti ini,” ucapnya. “Kalau benar, mana duitnya?” terangnya lantas tersenyum.

Dia menjelaskan, anak-anaknya selalu berkumpul di rumah tersebut setiap Bibit diperiksa di Mabes Polri. Mereka terus memotivasi sang bapak agar kuat menghadapi cobaan dari jabatan pimpinan KPK tersebut. Beberapa anaknya juga kerap menyerahkan sejumlah kliping koran yang memberitakan kasus ayahnya. Yang pasti, mereka terus memantau kasus yang menjadi polemik itu. “Kasusnya selalu saya pelototi dari running text televisi,” tutur dia.

Titik -panggilan akrab Sugiharti- mengungkapkan, semua anaknya juga tak percaya dengan tudingan tersebut. Sebab, selama ini mereka terbiasa hidup sederhana. Meski sang ayah menyandang jabatan pimpinan penegak hukum paling garang (KPK), papar Sugiharti, anak-anak me­reka tidak semau gue. Mereka hidup seadanya. “Anak-anak saya kalau beli rumah juga nyicil.”

Bagaimana para tetangga dan teman? Menurut Sugiharti, kasus yang membelit Bibit memancing para tetangga ikut bersuara. Dia menuturkan, beberapa tetangga bertanya, kemudian ikut mendukung Bibit. Mereka tak percaya jika Bibit benar-benar menerima duit suap seperti yang dituduhkan polisi selama ini.

Sugiharti kali pertama mendengar status tersangka dari Bibit. Ketika itu Bibit diperiksa di Mabes Polri. Kala ditetapkan sebagai tersangka, Bibit langsung mengirim SMS kepada Sugiharti. “Saya sekarang jadi tersangka,” terang Sugiharti menirukan bunyi SMS tersebut. Saat itu Sugiharti kaget. Tapi, dia tetap tidak percaya bahwa Bibit menerima dana Rp 1,5 miliar. Alasannya sederhana. “Lha, kalau ne­rima suap, mana duitnya?” tegasnya.

Sugiharti lahir di Purworejo, Jawa Tengah. Sebelum dinikahi Bibit, wanita kalem tersebut kuliah di Akademi Keperawatan Depkes, Jakarta. Setelah lulus pada 1970-an, dia bekerja sebagai perawat di Rumah Sakit Jiwa Pusat Jakarta hingga pensiun. Ketika itu Bibit muda bertugas di Bagian Intel Polda Metro Jaya sebelum akhirnya masuk Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) pada 1977.

Menurut Sugiharti, sebelum tinggal di tempat tersebut, keluarga mereka tinggal di Perumah­an Cicurug Indah, tak jauh dari rumah sekarang. Rumahnya tipe 45. Tapi, karena berdiri di kawasan aliran sungai, perumahan itu sering kena banjir. “Dulu kami tinggal di sana. Kalau banjir, (genangan air, Red) bisa tiga meter,” terangnya. Akhirnya, pada 1991 mereka memutuskan untuk pindah ke rumah sekarang.

Meski bersuami polisi, wanita berambut sebahu tersebut menuturkan memang harus betah bertahan hidup dengan gaji semata. Kesederhanaan itu memang ditunjukkan suaminya sejak menjadi perwira pertama. “Bapak itu polisi yang nggak pintar cari duit,” kata dia lantas tersenyum. Bibit yang ikut mendam­pinginya pun tersenyum kecil.

Sejak awal, Sugiharti memang tidak berniat berhenti dari kerja. Maklum, gaji polisi memang tak seberapa. Sebagai istri Bibit, dia rela tinggal di mes polisi kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat. Meskipun perwira, Bibit dan keluarganya tak sungkan tinggal di kompleks bersama polisi berpangkat tamtama. “Kondisinya dulu menyedihkan. Lantainya disapu berkali-kali pun selalu berdebu,” ungkapnya. Tapi, kesetiaannya sebagai istri Bibit sama sekali tak luntur.

Sebagai perwira pertama, saat itu Bibit memiliki banyak tanggungan. Di antaranya, dia harus membiayai banyak adiknya. Mulai adik kandung sampai adik-adik istrinya. Bibit muda adalah gantungan hidup keluarga. Karena kurangnya penghasilan, Bibit tak hilang akal. Beberapa kali dia minta izin kepada istrinya untuk jadi sopir angkot setiap lepas dinas. Namun, keinginan tersebut tak pernah kesampaian.

Untuk menambah pendapatan, dia ikut membantu menjadi petugas keamanan di salah satu hotel kecil di kawasan Kemayoran. “Itu dijalani bapak selama beberapa saat,” ucap Sugiharti. Prinsipnya, yang penting halal. Saat kuliah di PTIK, Bibit rela mendapatkan tambahan uang sebagai penata arsip kepolisian. “Itu tadi, yang penting halal,” tegas dia. De­ngan begitu, perlahan beban ekonomi keluarga terkurangi. Kesederhanaan itu pula yang melambungkan namanya hingga dinominasikan sebagai calon Kapolri di era Presiden Gus Dur.

Demikian juga setelah pensiun dari dinas kepolisian, Bibit tak ingin aktivitasnya berhenti begitu saja. Bibit mengajar di sejumlah kampus. Di antaranya, Universitas Bina Nusantara, Universitas Negeri Jakarta, dan Universitas Indonesia. Dia mengajar manajemen, mulai jenjang S-1 hingga S-3.

Sumber :  http://JawaPos.co.id

No related posts.

Chandra Hamzah. Nama yang akhir akhir ini hangat dibicarakan di media cetak maupun elektronik bersama rekannya Bibit Samad Riyanto, penasaran dengan sosok yang mengagumkan ini sampai penasarannya saya cari cari profile beliau di situs resmi KPK. berikut ini profile beliau.

Lahir di Jakarta, 25 Februari 1967, menamatkan pendidikan sarjana di tahun 1995 pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Selepas kuliah, pada 1998, beliau—yang semasa mahasiswa sempat menjadi komandan resimen mahasiswa dan Ketua Senat Mahasiswa Universitas Indonesia—membidani lahirnya Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK). Chandra memiliki sejumlah lisensi keahlian bidang hukum, yakni lisensi Konsultan Hak Kekayaan Intelektual, lisensi Konsultan Hukum Pajak, lisensi Konsultan Hukum Pasar Modal, dan lisensi Pengacara/Penasihat Hukum/Advokat.

Pimpinan KPK termuda ini pernah bergiat di YLBHI sebagai asisten pembela umum. Sempat pula bekerja sebagai staf hukum PT Unelec Indonesia (UNINDO). Setelah itu, Chandra memulai karier pengacara pada sejumlah firma hukum. Beberapa di antaranya adalah pada firma hukum Erman Radjaguguk & Associates, partner pada firma hukum Hamzah Tota Mulia, pengacara senior pada firma hukum Lubis Ganie Surowidjojo, dan partner pada Assegaf Hamzah & Partners.

Sebelum berkiprah di KPK, Chandra juga sempat berkutat dalam kegiatan memberantas korupsi saat menjadi anggota Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK) pada 2000-2001. Pada rentang waku yang sama, beliau juga ambil bagian dalam Tim Persiapan Pembentukan Komisi AntiKorupsi. Saat ini, beliau menjabat Wakil Ketua KPK yang membawahi bidang penindakan serta bidang informasi dan data

No related posts.